Naraswara.id, Palopo – Kampus seharusnya menjadi ruang untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri. Kampus bukan hanya tempat mahasiswa datang mengikuti perkuliahan, tetapi tempat gagasan, kemampuan, dan kerja keras mereka mendapat ruang untuk berkembang.
Tidak ada kampus yang tidak ingin dikenal karena prestasi mahasiswanya. Setiap institusi tentu bangga ketika mahasiswanya menang kompetisi, meraih penghargaan, atau membawa nama kampus ke tingkat nasional.
Tetapi izinkan kami bertanya: apakah kebanggaan itu hanya berlaku ketika sertifikatnya sudah bisa dimasukkan ke dalam borang dan laporan institusi?
Pertanyaan ini layak diajukan kepada UIN Palopo.
Enam mahasiswa Fakultas Syariah UIN Palopo didelegasikan mengikuti kompetisi Legal Opinion di Yogyakarta. Mereka tidak datang dengan modal keberuntungan. Mereka membaca regulasi, menganalisis persoalan hukum, berdiskusi, menyusun argumentasi, memperbaiki tulisan, lalu mengevaluasinya lagi, dari pagi, siang, sore, hingga larut malam. Waktu, tenaga, dan pikiran mereka curahkan, bahkan mungkin dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan akademiknya, demi satu tujuan: membawa nama UIN Palopo ke tingkat yang lebih tinggi.
Hasilnya? Mereka masuk enam besar, dan salah satu tim meraih peringkat kedua.
Ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada proses panjang: mahasiswa yang memilih tetap belajar saat teman-temannya beristirahat, malam-malam yang dihabiskan bersama tumpukan peraturan, dan mental yang ditempa untuk menghadapi persaingan.
Namun ketika mereka akhirnya mendapat kesempatan melangkah ke tahap presentasi di Yogyakarta, muncul kenyataan yang ironis: kampus tidak memberangkatkan mereka.
Di titik ini, wajar jika kita bertanya: untuk apa mahasiswa didorong berprestasi, jika ketika prestasi itu benar-benar hadir, dukungan yang mereka butuhkan tidak ada?
Terlebih ketika alasan yang disampaikan adalah anggaran. Kami memahami bahwa keterbatasan anggaran adalah hal yang nyata. Tetapi justru karena itu, mahasiswa berhak mendapat penjelasan yang terbuka. Berapa anggaran yang tersedia untuk pembinaan dan pemberangkatan mahasiswa berprestasi? Berapa yang dialokasikan untuk kegiatan kemahasiswaan? Bagaimana prioritas penggunaannya ditentukan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pembangkangan. Ini cara mahasiswa ikut menjaga institusinya sendiri.
Mahasiswa bukan sekadar pihak yang membayar UKT, mengikuti kuliah, lalu menyerahkan sertifikat kepada kampus. Mahasiswa adalah bagian dari wajah institusi. Prestasi mereka menjadi bagian dari rekam jejak, akreditasi, pemeringkatan, laporan, dan citra akademik kampus. Karena itu, wajar jika mereka berharap kampus juga hadir ketika dukungan konkret dibutuhkan.
Apakah mahasiswa baru terasa penting setelah prestasinya selesai dan sertifikatnya sudah di tangan kampus? Kami ingin percaya jawabannya tidak. Dan keberpihakan itu semestinya dibuktikan bukan hanya lewat ucapan, tetapi lewat kebijakan dan anggaran.
Prestasi tidak datang secara instan. Ada proses panjang yang sering tidak terlihat oleh kampus.
Ketika mahasiswa Fakultas Syariah menyiapkan Legal Opinion sampai larut malam, adakah yang melihat proses itu? Ketika mereka membaca peraturan, putusan pengadilan, dan teori hukum untuk membangun argumentasi, sudahkah proses itu dihargai? Ketika mereka masuk enam besar dan meraih peringkat kedua, apakah capaian itu diakui sebagai aset akademik UIN Palopo?
Jika ya, pertanyaan berikutnya sederhana: mengapa kesempatan untuk melanjutkan perjuangan itu tidak diberikan?
Kami berharap kampus tidak hanya hadir ketika mahasiswa sudah menang, tidak hanya datang untuk berfoto saat penghargaan diterima, dan tidak hanya mengumpulkan sertifikat ketika data prestasi dibutuhkan, sementara saat mahasiswa membutuhkan biaya untuk berkompetisi, mereka harus berjuang sendirian. Sebab jika itu yang terjadi, yang tumbuh bukan budaya prestasi, melainkan budaya memanfaatkan prestasi.
Yang lebih mengkhawatirkan dari batalnya keberangkatan enam mahasiswa ini bukan hanya hilangnya kesempatan di Yogyakarta, tetapi redupnya semangat untuk berprestasi.
Bayangkan seorang mahasiswa yang sudah berusaha keras. Ia belajar setiap hari, mengorbankan waktu, masuk enam besar, bahkan berada di peringkat kedua. Lalu saat pintu menuju tingkat nasional terbuka, ia diberi tahu bahwa keberangkatannya tidak dapat difasilitasi.
Pesan apa yang ia tangkap? Bahwa kerja keras saja tidak cukup? Bahwa prestasi tidak menjamin dukungan? Atau bahwa mahasiswa hanya dibutuhkan ketika kampus memerlukan nama dan sertifikatnya?
Ini bukan hanya soal enam mahasiswa. Ini soal ekosistem pendidikan di UIN Palopo. Mahasiswa hari ini adalah calon akademisi, praktisi hukum, birokrat, aktivis, dan pemimpin masyarakat. Jika sejak di kampus mereka belajar bahwa prestasi tidak didukung, bagaimana kita berharap lahir generasi yang berani bermimpi dan bersaing?
Ada satu hal lagi yang ingin kami tanyakan dengan baik-baik.
Jika keterbatasan anggaran menjadi alasannya, mahasiswa berhak mengetahui bagaimana anggaran kemahasiswaan tahun ini disusun. Apalagi muncul pertanyaan tentang keberadaan dan pelaksanaan sejumlah lembaga kemahasiswaan tahun ini, termasuk DEMA Fakultas, DEMA Universitas, dan SEMA Fakultas.
Jika ada anggaran kegiatan kemahasiswaan yang tidak terserap karena kegiatannya tidak terlaksana, ke mana anggaran itu dialihkan? Adakah mekanisme pengalihannya? Adakah sisa anggaran? Dan mungkinkah anggaran itu diprioritaskan untuk mendukung mahasiswa yang sedang berkompetisi di tingkat nasional?
Pertanyaan-pertanyaan ini semestinya bisa dijawab secara terbuka. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan menganggap mahasiswa pembuat masalah, tetapi dengan transparansi. Ketika mahasiswa menanyakan anggaran yang menyangkut kepentingan mereka, itu bukan perlawanan terhadap kampus. Itu cara mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosialnya.
UIN Palopo perlu menentukan sikap. Jika ingin menjadi institusi yang unggul, mahasiswa berprestasi semestinya dipandang sebagai investasi akademik, bukan beban anggaran.
Enam mahasiswa yang masuk enam besar Legal Opinion bukanlah pengeluaran. Mereka adalah buah dari pendidikan, pembinaan, dan kapasitas akademik UIN Palopo. Ketika mereka berangkat ke Yogyakarta, yang berangkat bukan hanya enam orang, melainkan nama UIN Palopo. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi mahasiswa, tetapi reputasi institusi.
Karena itu, akan sangat disayangkan jika di saat mahasiswa sedang berjuang membawa nama kampus, institusinya justru belum mampu hadir mendukung. UIN Palopo semestinya tidak hanya menjadi kampus yang mengumpulkan sertifikat, tetapi kampus yang menciptakan, memfasilitasi, membina, dan melindungi proses lahirnya prestasi itu.
Maka pertanyaannya: sebenarnya siapa yang sedang dibangun oleh kampus, mahasiswanya, atau sekadar citra institusinya?
Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta kesempatan: untuk bertanding, untuk belajar, untuk membawa nama kampus, dan untuk membuktikan bahwa mahasiswa UIN Palopo mampu bersaing dengan mahasiswa dari kampus lain.
Jika kendalanya anggaran, jelaskan anggarannya. Jika regulasi, jelaskan regulasinya. Jika mekanisme pemberangkatan, jelaskan mekanismenya. Dan jika memang tidak memungkinkan, sampaikan secara terbuka dan carikan solusi bersama. Jangan biarkan mahasiswa menanggung sendiri akibat dari persoalan kebijakan.
Sebab kampus bukan hanya tempat mahasiswa dituntut berprestasi. Kampus juga bertanggung jawab memastikan mereka punya ruang dan dukungan untuk itu.
Kepada UIN Palopo: jangan hanya bangga ketika piala sudah dibawa pulang. Banggalah sejak mereka mulai berjuang. Jangan hanya meminta sertifikat mereka, berikan juga fasilitas untuk meraihnya. Jangan hanya memakai nama mereka untuk mengharumkan institusi, bantu mereka saat sedang berjuang mengharumkannya.
Pada akhirnya, mahasiswa tidak membutuhkan kampus yang hanya hadir ketika mereka menang. Mahasiswa membutuhkan kampus yang hadir ketika mereka sedang berjuang.
Dan pertanyaan itu masih terbuka untuk UIN Palopo: jika mahasiswa yang sudah berjuang, masuk enam besar, bahkan meraih peringkat kedua, masih belum mendapat dukungan untuk melanjutkan, prestasi seperti apa lagi yang harus dicapai agar kampus mau berdiri di belakang mereka?
(NUSANTARA)
