Naraswara.id – Setelah pengakuan mengejutkan dari Ramli, salah satu anggota tim “Joker” yang diduga terlibat aktif dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, publik kini hanya punya satu pertanyaan: Siapa yang membekingi Ramli?
Tak mungkin seorang Ramli berani bicara, apalagi terlibat dalam aktivitas tambang ilegal berskala besar, tanpa ada “punggung kuat” yang melindunginya. Dalam dunia PETI, di mana konflik, uang, dan kekuasaan bersatu, keberanian seperti itu biasanya lahir karena ada jaminan keamanan—bukan dari hukum, tapi dari kekuasaan di balik layar.
Bayang-Bayang Oknum Berkuasa
Nama-nama belum muncul ke permukaan. Tapi pengakuan Ramli membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dari kalangan aparat, pejabat lokal, atau bahkan pemilik modal besar yang memainkan peran sebagai dalang. Mereka inilah yang menciptakan sistem imun bagi aktivitas tambang ilegal, sehingga terkesan “kebal hukum” dan seolah mendapat karpet merah untuk beroperasi di wilayah Pohuwato.
Pertanyaannya sekarang: Apakah para penegak hukum berani menelusuri jalur ini?
Diamnya APH: Kebetulan atau Konspirasi?
Polda Gorontalo dan aparat penegak hukum lainnya sejauh ini terlihat pasif. Tidak ada penyelidikan terbuka, tidak ada pernyataan resmi yang menanggapi pengakuan Ramli. Apakah ini hanya keterlambatan prosedural, atau justru ada kekuatan yang sengaja mengatur agar semuanya tetap senyap?
Diamnya aparat membuka ruang spekulasi yang semakin liar. Dalam opini publik, pembiaran seperti ini bukan hanya mencederai kepercayaan, tapi juga menciptakan dugaan bahwa para pelindung hukum justru bisa jadi bagian dari jaringan itu sendiri.
Jaringan Terorganisir, Bukan Sekadar Pelanggaran Lokal
PETI di Pohuwato bukan sekedar tambang ilegal di satu titik. Ini adalah jaringan yang kompleks dan terorganisir, melibatkan banyak aktor dengan peran berbeda—dari eksekutor lapangan seperti Ramli, hingga “pemain” di balik meja kekuasaan. Uang hasil tambang ilegal ini tak hanya mengalir ke kantong individu, tapi bisa saja ikut mendanai stabilitas kelompok tertentu, bahkan elite politik daerah.
Harapan Terakhir: Transparansi dan Penegakan Hukum
Jika Polda Gorontalo benar-benar berpihak pada keadilan, maka ini waktunya membuktikan: ungkap siapa beking Ramli. Bongkar jalur uang, telusuri komunikasi, dan buka fakta-fakta yang selama ini dikaburkan.
Masyarakat tidak lagi cukup dengan penangkapan pelaku lapangan. Yang dibutuhkan adalah pembersihan menyeluruh terhadap oknum-oknum kuat yang selama ini membungkus PETI dalam selimut kekuasaan.
Hukum untuk Siapa?
Pertanyaan “siapa yang membekingi Ramli” sebetulnya adalah pertanyaan tentang arah hukum negeri ini. Apakah hukum masih menjadi alat keadilan bagi semua, atau sudah berubah menjadi tameng bagi mereka yang punya kekuasaan?
Jawabannya ada di tangan aparat. Tapi publik tidak akan diam. Jika hukum tak kunjung bicara, maka suara rakyat yang akan menggema lebih keras.
(Nusantara)
