Naraswara.id – Pembangunan seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat. Namun bagaimana jika proyek yang dibiayai uang rakyat justru melibatkan praktik ilegal dan menabrak aturan hukum? Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), indikasi itu bukan sekadar isapan jempol. Aktivitas tongkang yang diduga parkir ilegal mengangkut material untuk pembangunan proyek APBN kini menjadi skandal yang tak bisa lagi ditutupi.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya tongkang yang diduga parkir tak berizin di wilayah pesisir pantai pinagut, Bolmut. Parahnya, tongkang ini bukan sekadar beroperasi untuk kepentingan bisnis, tetapi justru digunakan untuk menyuplai material proyek negara.
Ini bukan lagi soal lemahnya pengawasan. Ini adalah indikasi kuat pembiaran yang disengaja, atau bahkan keterlibatan oknum di balik proyek tersebut. Bagaimana mungkin proyek negara yang semestinya transparan, taat prosedur, dan memberi manfaat maksimal kepada rakyat justru dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran hukum?
Jika material proyek APBN itu diturunkan dari tongkang tak berizin parkir, maka negara secara tidak langsung sedang membiayai praktik kriminal. Uang rakyat justru memperkaya segelintir mafia transportasi dan potensi kerugian negara yang besar akibat manipulasi.
Lebih memprihatinkan lagi, aktivitas ini berlangsung secara transparan. Tapi nyaris tidak ada tindakan tegas. Instansi teknis diam. Penegak hukum tidak bergerak. Pengawasan proyek seolah hanya formalitas. Maka publik pantas curiga: siapa yang sebenarnya bermain dalam lingkaran gelap ini?
Jika benar proyek APBN dijalankan dengan menggunakan aktivitas ilegal, maka ini adalah bentuk kejahatan struktural—di mana sistem negara digunakan untuk menyamarkan pelanggaran, dan hukum hanya berlaku bagi yang lemah. Sementara para aktor utama—baik di tingkat pengusaha, kontraktor, maupun pejabat pengambil kebijakan—terus menikmati hasilnya tanpa tersentuh.
Inilah wajah ironis pembangunan di Bolmut: proyek dibangun dengan uang rakyat, tapi dijalankan dengan cara yang melanggar hukum.
Kejadian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Aparat penegak hukum harus turun tangan mengaudit proyek tersebut secara menyeluruh. Pelacakan legalitas harus segera dilakukan. Dan yang paling penting: siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan birokrat maupun swasta, harus diusut dan dihukum.
Negara tak boleh kalah oleh mafia yang bersembunyi di balik bendera pembangunan.
