Naraswara.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT) melaksanakan kunjungan kerja ke Stasiun Badan Keamanan Laut (Bakamla) Bitung, Sulawesi Utara, kamis (17/072025)
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya serius DPRD Boltara dalam memperkuat pengawasan laut dan memastikan penegakan hukum terhadap para pelaku penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Bolmut.
Rombongan dipimpin oleh Mardan Umar, S.IP selaku Ketua Komisi II, bersama anggota komisi lainnya Ronal Bolota, Ramlan Tinamonga, S.P, dan Tia Aprilia Modanggu, S.Pd. Mereka disambut oleh jajaran pejabat Bakamla Bitung, antara lain.Kolonel Bakamla Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si, Letkol Bakamla M. Ibnu Sina, S.Pd., M.M, dan Kapten Bakamla Theolipus Dalipang, S.T.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Boltara menyampaikan langsung kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas illegal fishing yang semakin sering terjadi dan merugikan nelayan tradisional.
“Kami tidak ingin laut Boltara terus dieksploitasi oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Harus ada tindakan tegas, dan kami butuh dukungan penuh dari Bakamla,” ujar Mardan
Menanggapi hal itu, Bakamla Bitung menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan di wilayah Boltara. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan satu unit bangunan operasional untuk pemasangan sistem AIS (Automatic Identification System) — teknologi pemantau pergerakan kapal yang dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time.
Langkah ini diyakini akan sangat mendukung misi bersama memberantas illegal fishing dan sekaligus melindungi keberlanjutan ekosistem laut serta penghidupan nelayan kecil di Bolmut.
Dengan koordinasi lintas institusi ini, DPRD Boltara membuktikan keseriusannya: bukan hanya bicara di ruang sidang, tapi turun langsung memastikan perlindungan laut berjalan nyata.
(MG)
