Penulis: Nusantara
Naraswara.id – Berdiri setengah megah di tengah hamparan hijau Bolaang mongondow Utara, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tampak seperti monumen ambisi yang terbengkalai. Plafon yang runtuh, dinding yang mengelupas, dan toilet yang lebih mirip situs arkeologi dibanding fasilitas publik—semuanya mengundang satu pertanyaan besar: Kemana larinya anggaran perawatan gedung rakyat ini?
Teori (yang tak begitu) Gila
Konon, menurut bisik-bisik warung kopi yang semakin ramai, ada semacam “lubang hitam” anggaran di DPRD. Setiap tahun, lembar demi lembar RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) disusun dengan detail yang begitu cantik di atas kertas, lengkap dengan plot renovasi dan anggaran pemeliharaan. Namun, ketika tiba saatnya realisasi, yang muncul hanya tambal sulam sekelas kontrakan tua.
Beberapa warga berspekulasi bahwa dana itu “berubah bentuk”—entah jadi mobil baru, perjalanan dinas yang penuh selfie, atau hilang dalam kabut honorarium tim teknis yang entah siapa. Apakah ini sekadar ketidakefisienan? Ataukah sebuah sistem yang rapi namun tersembunyi, dengan aktor-aktor yang tak tersentuh?
Gedung yang Rusak, Citra yang Robek
Ironisnya, para wakil rakyat tetap melenggang masuk ke gedung yang atapnya bisa jatuh sewaktu-waktu, duduk membahas pembangunan. Apakah mereka tidak merasa aneh membicarakan “kemajuan daerah” di dalam gedung yang tak mencerminkan kemajuan sama sekali?
Aroma Kuat tapi Tak Tercium
Jika gedung DPRD ini bisa bicara, mungkin ia akan berteriak: “Saya lelah jadi simbol kemunafikan!” Tapi gedung itu diam, seperti rakyat yang hanya bisa mengeluh dalam hati. Sementara itu, laporan audit—jika ada—mungkin hanya jadi lembaran yang ditandatangani tanpa diperiksa.
Dan publik? Mereka hanya bisa menebak-nebak: mungkinkah ini semua bagian dari skenario besar? Mungkinkah gedung ini sengaja dibiarkan rusak agar nanti bisa ada proyek rehabilitasi yang ‘menggiurkan’? Atau, lebih gila lagi—apakah ada bangunan lain yang sebenarnya menelan anggarannya?
Penutup yang Menggantung
Dugaan konspirasi di balik kerusakan gedung DPRD ini tentu belum bisa dibuktikan. Tapi satu hal pasti: kantor rakyat itu bukan hanya rusak secara fisik, tapi juga retak dalam kepercayaan publik. Hingga ada transparansi dan akuntabilitas yang nyata, gedung itu akan terus menjadi simbol dari pertanyaan tak terjawab: Siapa sebenarnya yang sedang diwakili?
