Naraswara.id — kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan kembali mencuat, kali ini terjadi pada 35 paket proyek di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Temuan ini terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dibayarkan dengan hasil pekerjaan nyata di lapangan.
Dalam temuan BPK, sejumlah pekerjaan fisik seperti pembangunan pagar sekolah dan bangunan penunjang pendidikan lainnya, tidak dilaksanakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Namun, pembayaran tetap dilakukan 100% seolah-olah pekerjaan telah selesai sepenuhnya.
Akibatnya, terdapat indikasi kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta dugaan pembiaran terhadap ketidakpatuhan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media Naraswara.id masi mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas pendidikan Bolmut terkait temuan ini.
Masyarakat berharap kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan dan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana pendidikan.
(Nusantara)
