Naraswara.id – Baru-baru ini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dibuat geram dengan adanya kebijakan pengadaan mobil dinas ketua DPRD. Bagaimana tidak, ditengah-tengah Indonesia krisis akan demonstrasi dimana-mana,
terhadap tunjangan serta sikap DPR bahkan ditengah-tengah efisiensi anggaran, DPRD Bolmut justru membeli mobil dinas baru seharga 700 Juta.
Tentunya hal tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak, mulai dari para kaum akademis, aktivis serta masyarakat. Namun dari kejadian tersebut, Ketua PB Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PPMIBU), Arjun Gumohung menilai mulai ada yang memanfaatkan momen tersebut untuk menguntungkan pihak lain.
“Jadi, tak sedikit yang memprotes terkait adanya mobil dinas baru untuk ketua DPRD Bolmut, namun saya menilai mulai ada yang memanfaatkan momen ini untuk menjustice Ketua DPRD yang sekarang bahwa hal tersebut adalah kesalahan penuh dari Ketua DPRD. Padahal tidak begitu, karena pastinya keputusan itu diambil melalui persetujuan dari berbagai pihak termasuk Badan Anggaran. Jangan sampai momen ini digunakan untuk melengserkan Ketua yang sekarang untuk bagaimana kemudian digantikan oleh anggota DPRD lain yang belum jelas status kepemimpinannya, bahkan bisa jadi lebih bobrok,” ujar Arjun.
Ketua PB PPMIBU tersebut juga menegaskan kepada masyarakat untuk lebih jeli dalam melihat permasalahan yang ada. Karena menurutnya sudah mulai banyak orang-orang atau oknum-oknum yang terindikasi ingin mempropagandakan keadaan yang ada hingga menguntungkan pihak lain.
“Saya melihat, hal ini mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bagaimana kursi ketua DPRD dikuasai oleh anggota yang belum jelas kepemimpinannya. Ingat persoalan mobil dinas ini bukanlah kesalahan penuh dari Ketua DPRD melainkan ada banyak elemen yang turut terlibat dalam pengadaan mobil dinas tersebut,” tegasnya.
Terakhir, Arjun menambahkan bahwa ketika ingin mengkritik, silahkan kritik kepada semua pihak yang terlibat, karena satu keputusan lahir tidak hanya dari satu kepala melainkan dari beberapa pihak.
“Silahkan kritik semua yang terlibat, ini bukan keputusan yang diambil oleh Ketua DPRD sendiri, tetapi ada pihak-pihak yang terlibat, terutama Sekretariat DPRD, Badan Anggaran dan bisa jadi Pemkab juga terlibat,” tutup Arjun.
(Nusantara)
