Naraswara.id – Pembangunan pengaman pantai Pinagut di kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), yang didanai oleh APBN, semestinya menjadi langkah strategis dalam merespons ancaman abrasi dan menjaga ruang hidup masyarakat pesisir. Namun, yang terjadi di lapangan justru memunculkan banyak kejanggalan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Warga mulai bertanya: siapa sebenarnya yang dilindungi oleh proyek ini — masyarakat, atau para pemburu rente?
Salah satu sorotan utama adalah keberadaan tongkang yang ‘parkir’ di sekitar lokasi proyek. kapal ini membawa material dalam jumlah besar, namun distribusinya ke lokasi kerja tidak terkontrol. Siapa pemilik tongkang tersebut? Apakah mereka bagian dari jaringan pemasok material yang diduga sudah dikondisikan sejak awal? Lebih mencurigakan lagi, parkirnya tongkang itu justru merusak kawasan pesisir, menambah tekanan ekologis di luar tujuan awal proyek.
Selain itu, beberapa material yang digunakan patut dipertanyakan — baik dari sisi kualitas maupun sumbernya. Ada indikasi bahwa suplai material datang dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya, bahkan diduga dari lokasi yang tak punya izin eksploitasi resmi. Ini bukan hanya merusak lingkungan di lokasi asal material, tapi juga membuka ruang korupsi berjamaah dalam rantai pasok proyek.
Ironisnya, pelaksanaan proyek yang bernilai miliaran rupiah ini minim pengawasan independen. Pemerintah lokal seakan kehilangan fungsi kontrolnya, dan dinas teknis tampak lebih sibuk menjadi ‘pembenar’ kebijakan daripada pelindung kepentingan publik. Masyarakat hanya bisa melihat dari jauh, sementara elite politik dan kontraktor bermain di belakang layar dengan nyaman.
Proyek pengaman pantai ini bukan semata urusan beton dan batu. Ini soal integritas, soal masa depan pesisir Pinagut, dan soal uang rakyat yang digunakan seenaknya. Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, maka kita sedang membangun dinding untuk menahan ombak — tapi membuka pintu selebar-lebarnya bagi korupsi dan kehancuran lingkungan.
Sudah saatnya masyarakat sipil bersuara lebih keras. Jangan sampai proyek atas nama keselamatan pantai ini justru menjadi perahu penyelamat bagi segelintir elit rakus yang menjadikan APBN sebagai ladang basah.
(Nusantara)
