Wajo, Naraswara.id – Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Wajo Maju. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Bupati Wajo mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) menyusul temuan 6.410 anak yang belum mengenyam atau tidak lagi melanjutkan pendidikan.
Desakan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026). HMI MPO menilai, tingginya angka anak tidak sekolah harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan kebijakan pendidikan.
Menurut HMI MPO, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pendataan dan laporan administratif semata. Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah konkret agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan secara layak.
Berdasarkan dokumen kajian HMI MPO Cabang Wajo Maju, dari total 6.410 anak tidak sekolah, sebanyak 2.675 anak telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan, 2.244 anak belum pernah bersekolah, dan 1.491 anak mengalami putus sekolah.
Sebaran kasus tersebut juga menunjukkan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kecamatan Pitumpanua mencatat jumlah ATS tertinggi dengan 913 anak, disusul Kecamatan Tempe sebanyak 882 anak dan Kecamatan Maniangpajo sebanyak 657 anak.
Anggaran Besar, Penanganan Harus Terukur
Selain menyoroti angka anak tidak sekolah, HMI MPO turut mempertanyakan efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Wajo.
Dalam dokumen kajiannya, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2024 tercatat mencapai Rp399,87 miliar, dengan realisasi sekitar Rp383,89 miliar atau 96 persen. Sementara itu, rancangan awal anggaran pendidikan tahun 2026 tercatat sebesar Rp351,98 miliar.
HMI MPO menilai, besarnya anggaran pendidikan harus diiringi dengan capaian yang terukur, terutama dalam memperluas akses pendidikan, mencegah anak putus sekolah, dan mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke jalur pendidikan.
Karena itu, transparansi penggunaan anggaran serta evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Tujuh Tuntutan HMI MPO
Sebagai bentuk kontrol sosial, HMI MPO Cabang Wajo Maju menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah daerah, yaitu:
1. Mendesak Bupati Wajo mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Meminta pemeriksaan dan audit anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel.
3. Mendesak verifikasi dan validasi ulang data anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan.
4. Mendorong program penanganan ATS yang dilengkapi target, indikator, dan evaluasi keberhasilan yang jelas.
5. Memperkuat peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.
6. Menerapkan sistem pencegahan putus sekolah melalui pemantauan dan pendampingan peserta didik.
7. Meminta laporan berkala mengenai penggunaan anggaran pendidikan dan perkembangan penanganan ATS kepada publik.
HMI MPO menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dijamin pemenuhannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, menurut HMI MPO, harus menjadi pengingat bahwa perjuangan generasi muda juga diwujudkan melalui keberanian mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan hak masyarakat.
HMI MPO Cabang Wajo Maju menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial serta mengawal kebijakan pendidikan agar lebih transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama ribuan anak yang masih membutuhkan akses terhadap pendidikan.
Nusantara






